MarwahMedia.com | Duri, Bengkalis | 25/03/2023 | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Amir Muthalib, pantau puluhan kendaraan truk Over Dimension Over Load (ODOL) beraktifitas keluar masuk gerbang pos security PT. Bohai Drilling Service Indonesia (Office Duri) yang berada di Jalan Lintas Duri Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis – Riau. Sabtu 25/03/2023.
Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) pada tanggal Senin 20 Maret 2023 telah bersurat di tujukan kepada Perusahaan Migas PT. Bohai Drilling Service Indonesia (Office Duri) Wilayah Kerja Ladang Minyak lokasi PT. PHR Duri atas dugaan pengemplangan atau penggelapan pajak KIR.
Isi surat tersebut Meminta Dihentikan Seluruh Operasional Kendaraan Bermotor Atas Dugaan Tindakan Pelanggaran Penyimpangan dan Pengemplangan Pajak dan Retribusi Daerah atas Kewajiban pengujian berkala KIR Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan hasil investigasi team LSM. KPH-PL menemukan adanya dugaan potensi kerugian Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diduga dilakukan oleh PT. Bohai Drilling Service Indonesia (Office Duri) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini hanya 4 (empat) unit yang diikutkan pada kewajiban pengujian berkala kendaraan bermotor, ungkapnya.
Dalam hal ini Negara dirugikan ratusan jita rupiah lebih kurang Rp. 129.600 (seratus juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) itu baru mobil truck, belum lagi termasuk mobil pick up berpenumpang dan mobil bus angkutan karyawannya, tentu lebih besar lagi potensi kerugian negara.
Dia menerangkan dari kutipan Republika, Senin (9/01/2023) berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) potensi kerugian negara akibat over loading dan over dimensi mencapai Rp 43,45 triliun persen tahun. Dampak dari pelanggaran muatan yang berlebihan membuat semakin membesarnya anggaran untuk mempertahankan jalan.
Kami Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) juga telah bersurat kepada PT. Pertamina Hulu Rokan – Wilayah Kerja Rokan Kantor Operasi Duri dan SKK Migas Sumbagut Riau, Pemerintah Daerah Bengkalis Provinsi Riau, juga DPR/DPRD, serta Penegak Hukum, Kementerian ESDM serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan harapan agar supaya secara bersama-sama kita masyarakat dan pemerintah berupaya untuk meminalisir jangan sampai timbul sekecil apapun terhadap potensi kerugian dalam penyelamat uang Negara tersebut.
Kami dari KPH-PL sangat menghimbau kepada seluruh badan hukum rekanan kontraktor Kontrak Kerjasama dari SKK Migas tanpa terkecuali wajib untuk tetap tunduk dan patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkhusus wajib pajak harus taat demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan indonesia.
Tempat terpisah kepala dinas perhubungan Agus Sofyan melalui seluler saat di konfirmasi pewarta sampai berita ini ditayang tidak ada jawaban.
Sama halnya dengan humas PT BOHAI, saat dihubungi pewarta melalui seluler tidak ada jawaban. **